Golkar Perketat Aturan Caleg

Belajar dari Kasus Nurdin Halid
JAKARTA – Kasus Nurdin Halid membuat Partai Golkar lebih berhati-hati dalam mengajukan calon legislatif. Kini partai beringin itu membuat aturan internal terkait dengan mekanisme pencalegan. Yakni, tidak akan mencalegkan mantan narapidana yang pernah dituntut dengan hukuman penjara lima tahun atau lebih.

“Meski nanti UU Pemilu memperbolehkan, Golkar akan membuat aturan sendiri untuk tidak mencalonkan mantan narapidana yang telah dituntut lima tahun atau lebih sebagai anggota DPR,” ujar Ketua Umum DPP Partai Golkar Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden kemarin (29/9).

Kalla mengatakan, aturan internal itu dibuat untuk memastikan kasus Nurdin Halid tidak terulang kembali. Sebagaimana diberitakan, dua hari setelah dilantik menjadi anggota DPR, Golkar langsung me-recall Nurdin. Sebab, ketua umum PSSI itu divonis dua tahun penjara oleh MA dalam kasus korupsi dana pendistribusian minyak goreng.

“Nurdin Halid bisa jadi DPR itu kan karena aturan dalam UU Pemilu memperbolehkan. Aturannya kan selama tidak sedang dihukum boleh menjadi anggota DPR,” terangnya.

Kalla menjelaskan, Partai Golkar akan mendorong agar klausul itu diubah menjadi tidak pernah dihukum. “Kemarin Nurdin Halid bisa lolos karena UU berkata tidak sedang. Sementara itu, UU sebelumnya mengatakan tidak pernah. Karena itu, kita akan upayakan agar menjadi tidak pernah dihukum,” tegasnya.

Pernyataan Kalla itu sangat bertolak belakang dengan usul resmi FPG DPR yang tertera di daftar inventaris masalah (DIM) RUU Pemilu Legislatif poin 108. Dalam DIM tersebut, FPG justru meminta klausul “tidak pernah” yang diajukan pemerintah diganti dengan klausul “tidak sedang”.

Dengan demikian, masih ada celah bagi para mantan narapidana yang sudah keluar dari penjara untuk menjadi caleg. “Pintu bagi eks napi yang punya komitmen untuk memperbaiki diri itu tidak boleh tertutup sama sekali,” kata legislator FPG yang juga Ketua Pansus RUU Pemilu Legislatif Ferry Mursydan Baldan.(noe/pri)


About this entry