FPG Keder, Siap Ikuti JK soal Caleg Mantan Napi

Soal Larangan Caleg Mantan Napi, FKB Juga Terbelah
JAKARTA – Fraksi Partai Golkar (FPG) DPR mulai keder setelah di-warning sang Ketua Umum Jusuf Kalla. Ketua FPG Priyo Budi Santoso mengaku akan mempertimbangkan secara serius kemungkinan perubahan sikap resmi fraksinya mengenai pencalegan mantan narapidana.

“Apa yang dikemukakan teman-teman FPG di Pansus (RUU Pemilu Legislatif) memang belum final. Semua kan masih dalam proses. Bisa jadi, nanti kita koreksi,” katanya kemarin.

Sebelumnya, Kalla menyatakan Partai Golkar tidak akan mencalegkan mantan napi yang pernah dituntut hukuman penjara lima tahun atau lebih. Nah, sikap Kalla itu tidak sama dengan usul resmi FPG melalui daftar inventaris masalah (DIM) yang diajukan.

Sikap FPG justru meminta klausul “tidak pernah menjalani pidana penjara di atas lima tahun atau lebih” yang diajukan pemerintah diganti dengan klausul “tidak sedang”. Bila menggunakan klausul tidak sedang, otomatis jalan bagi mantan narapidana lima tahun atau lebih yang sudah keluar penjara untuk menjadi caleg tetap terbuka.

Menurut Priyo, FPG masih terus mengikuti dinamika di lapangan. “Kalau harga mati, tidak selesai undang-undang itu. Makanya, ada titik bertahan dan berhenti,” ungkapnya.

Terkait pandangan JK, jelas dia, dari segi etika sebenarnya bisa sangat diterima dan masuk akal. Partai Golkar sendiri selalu memiliki komitmen untuk menjaga moralitas caleg yang diusung. “Ada tujuan atau semangat moral yang dicoba dibangun ketum. Itu tentu akan kami perhatikan,” ujarnya. (pri)


About this entry