Anggota FPDIP Protes Panglima TNI di DPR

Soal Mega Tak Diizinkan Pakai Heli AU
JAKARTA – Batalnya Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengunjungi korban gempa Mentawai berekor di parlemen. Panglima TNI Marsekal Djoko Suyanto diprotes langsung anggota FPDIP ketika rapat kerja dengan komisi I kemarin. Protes itu terkait dengan tidaknya keluar izin pesawat TNI-AU yang dipinjam rombongan Mega.

“Ini jelas masalah politik. Saya curiga, mengapa sampai harus Mabes TNI yang langsung mengeluarkan instruksi pelarangan,” kata anggota komisi I dari FPDIP Permadi.

Dalam rapat yang dimulai pukul 13.00 itu, selain panglima, hadir juga Menko Polhukam Widodo A.S., Menhan Juwono Sudarsono, Mendagri Mardiyanto, Menteri Kelautan dan Perikanan Freddy Numberi, Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Lukman Edy, Jaksa Agung Hendarman Supandji, dan Kapolri Jenderal Pol Sutanto.

Permadi membandingkan perlakuan yang jauh berbeda bagi para mantan presiden di Amerika Serikat. Politikus yang selalu berpakaian hitam-hitam itu menyebut para mantan presiden AS masih bisa menggunakan fasilitas negara untuk aktivitas-aktivitas kemanusiaan. Misalnya, meninjau lokasi bencana. “Lagi pula, kalau memang tidak diperbolehkan, mengapa tidak langsung ditolak ketika hendak meminjam,” sesalnya.

Lebih jauh, politikus yang juga paranormal itu menuding Mabes TNI telah melakukan kebohongan publik. Dia mencontohkan munculnya pernyataan yang simpang siur tentang alasan pencabutan izin penggunaan helikopter. Misalnya, heli rusak atau tidak boleh mengangkut orang.

“Sudahlah, jangan ada dusta di antara kita. Terus terang saja. Siapa setan gundul yang melarang Megawati menggunakan helikopter itu?” katanya.

Menanggapi hal itu, Panglima TNI Marsekal Djoko Suyanto menegaskan belum pernah menerima permohonan izin dari siapa pun. “Tidak ada, baik itu izin tertulis maupun melalui telepon, baik oleh ibu Mega atau dari partainya,” ujarnya.

Perwira bintang empat asal Madiun itu pasang badan menanggapi tuduhan setan gundul oleh Permadi. “Ini bulan puasa, tidak ada setan gundul karena semua setan dikerangkeng,” ujarnya disambut tawa puluhan peserta rapat. Panglima mengatakan, larangan penggunaan heli itu atas otorisasi dirinya. “Tidak perlu jauh-jauh ke istana presiden atau ke Wapres, saya yang tanggung jawab,” tegasnya.

Penjelasan panglima itu disela oleh Wakil Ketua Komisi I dari PDIP Sidharto Danusubroto. “Izinnya itu sudah dikirim ke Menteri Sosial Pak Djoko. Jadi, bukannya tidak ada pengajuan izin,” katanya.

Panglima langsung tersenyum mendengar penjelasan itu. “Itulah, Pak. Izinnya salah alamat. Ibaratnya mau pinjam becak, tapi bilangnya ke sopir bus,” jawab Djoko, lagi-lagi disambut tawa peserta rapat.

Alumnus AAU 1973 itu mencontohkan mantan Wakil Presiden Hamzah Haz yang sering meminjam pesawat TNI. “Beliau menggunakan surat resmi dan kami fasilitasi itu sesuai kemampuan,” ungkap Djoko.

Selain itu, helikopter yang akan dipinjam ke Mentawai tidak didesain untuk mengangkut orang. Apalagi pejabat VVIP. “Justru saya menghormati Ibu Megawati. Tidak usah bilang partainya, tapi karena beliau mantan presiden, maka harus diperlakukan sebagai VVIP,” katanya.

Mabes TNI, kata Djoko, juga menghormati Megawati sebagai anggota Persatuan Istri Purnawirawan TNI Angkatan Udara. “Karena itu, harus proporsional. Karena heli untuk mengangkut barang, maka sangat tidak pantas kalau ibu Mega memakainya,” tegasnya. (rdl/pri)


About this entry